Presiden Jangan Anggap Enteng Draf RUU Perangkat Desa

Laporan wartawan Tribunnews.com, Yogi Gustaman
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR RI meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperhatikan aspirasi Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) yang menuntut agar draf Rancangan Undang-Undang Perangkat Desa.

"Jangan dianggap enteng. Saya betul memohon dan meminta perhatian Presiden untuk segera merespons ini dan mengirimkan Draf RUU Perangkat Desa ke DPR RI. Sekarang posisinya masih di pemerintah," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di DPR, Jakarta, Senin (5/12/2011).

Menurut Priyo, perjuangan perangkat desa ini sudah dilakukan sekian kalinya, sejak 1997. Namun sampai saat ini, perjuangan mereka tidak berhasil dan belum memetik buahnya. "Ini mestinya medapat respon dan jangan dianggap enteng, saya mohon betul sama presiden dan menteri-menterinya."

Terkait soal semua tuntutan Parade Nusantara, kata politisi Golkar ini, tidak semua harus diakomodir. Namun, aspirasi mereka bagus untuk ke depannya. Ia mencontohkan, betapa alokasi dana untuk desa dipotong ketika lewat gubernur, dengan alasan untuk biaya konsultan.

Aspirasi lainnya adalah soal ide biaya pemilihan kepala desar agar ditanggung APBD, menurut Priyo adalah hal yang wajar. Kemudian jaminan kesehatan kepala desa dan perangkatnya sudah sesuai dengan BPJS I tentang kesehatan, yang belum lama sudah disahkan menjadi undang-undang.

"Mereka sudah berada di ambang batas kesabaran. Parade Nusantara sudah sembilankali mendesak. PPDI lima kali. AKD (Asosiasi Kepala Desa) lima kali. Saya warning, kalau pemerintah tidak bersedia menyiapkan draf kita akan ambil alih menjadi RUU inisiatif DPR. Tunggu saja," tegas Priyo. (*)

Penulis: Yogi Gustaman  |  Editor: Gusti Sawabi

Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com

Posted in: